Polemik Tapal Batas, Pemprov Minta Masyarakat Jangan Terpancing Isu

KOTA BENGKULU, bengkulunews.co.id – Menanggapi kisruh yang terjadi dikalangan masyarakat Kabupaten Seluma terkait polemik tapal batas, Pemerintah Provinsi Bengkulu melalui Biro Pemerintahan dan Kesra meminta masyarakat kedua Kabupaten untuk tidak terpancing isu-isu yang dapat merugikan masyarakat. Pasalnya permasalahan tapal batas tersebut masih belum ditetapkan secara resmi.

“Masyarakat jangan terpancing isu yang masih mengambang kebenarannya, karena hingga saat ini tapal Batas antar kedua kabupaten tersebut masih menunggu hasil Permendagri,” kata Kepala Biro Pemerintahan dan Kesra provinsi Bengkulu, Rehal Ikmal, SH. M.Si saat ditemui di kantornya, Jum’at (24/3/2017) sore.

Rehal mengatakan bahwa tapal batas antara kabupaten Seluma dan Bengkulu Selatan masih berdasarkan batas lama saat pemekaran, yaitu Jembatan Air Maras.

Pemerintah provinsi, kata Rehal, juga telah memfasilitasi kedua kabupaten tersebut untuk duduk bersama membahas batas wilayah keduanya pada 13 Maret lalu. Namun belum menghasilkan keputusan.

“Seluma diwakili oleh Wakil Bupati, Sekda beserta kabag pemerintahan sedangkan Bengkulu Selatan dihadiri oleh Pemerintah Kabupaten,” pungkasnya.

Terkait penolakan yang dilontarkan oleh masyarakat Seluma untuk bergabung dengan Kabupaten Bengkulu Selatan. Ia meminta semua pihak untuk menghormati apa yang akan menjadi putusan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri.

“Mari kita hormati apa yang akan diputuskan oleh Permendagri nantinya. apapun itu saya minta masyarakat untuk menghormati dan menerima apa yang telah diputuskan pemerintah pusat,” ujarnya.

“Dari Tujuh Desa tersebut, yang masih menjadi persoalan kan hanya Desa Serain Bandung dan itu hanya Setengah Desa, yang artinya masih akan berada diwilayah Seluma maupun Bengkulu Selatan,” ujarnya lagi.

Ia menambahkan, jika polemik ini terus berlarut, maka akan menimbulkan kerugian di kalangan masyarakat itu sendiri. Seperti pembuatan perizinan dan penyuplaian barang.

Dan yang lebih prihatin lagi, tambah Rehal, Sumber Daya Alam yang tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat karena saling mengklaim wilayahnya.

“Masalah ini sejak tahun 2004 silam. Kami berharap masyarakat bisa untuk lebih dewasa dalam bersikap. Karena walau bagai manapun mereka berasal dari rumpun yang sama yakni suku Serawai.” tandasnya.